Harmoni Indonesia -  Advokat senior, Saor Siagian, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum ke-50 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Reformasi Sistem Perwakilan Rakyat dengan Pembubaran Fraksi dalam DPR demi Memulihkan Kedaulatan Rakyat Berlandaskan Demokrasi Pancasila dan Konstitusi” Ruang sidang itu semula tenang.hingga satu pernyataan dalam disertasi doktoral memecah kelaziman: fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya dibubarkan. Gagasan itu datang dari Saor Siagian tajam, ringkas, dan mengundang tanya. Di tengah sistem politik yang telah lama bertumpu pada partai, usulan tersebut terdengar seperti mengguncang fondasi rumah yang sudah berdiri puluhan tahun. Selama ini, fraksi adalah jantung kerja parlemen. Di sanalah sikap politik dirumuskan, disiplin partai ditegakkan, dan arah kebijakan dipagari. Namun, bagi Saor, justru di titik itu persoalan bermula. Fraksi dinilai menjadi kepanjangan tangan elite partai membatasi kebebasan anggota dewan, bahkan kerap mengaburkan mandat utama sebagai wakil rakyat. Ia menilai, ketika keputusan politik lebih ditentukan oleh garis partai ketimbang aspirasi konstituen, maka demokrasi kehilangan rohnya. Wakil rakyat berubah menjadi “perpanjangan struktur”, bukan suara publik.

Dalam logika itulah, pembubaran fraksi bukan sekadar perubahan teknis, melainkan upaya memangkas mata rantai oligarki politik. Gagasan ini tentu tak berdiri tanpa risiko. Sistem parlemen modern, termasuk di Indonesia, dirancang dengan basis kepartaian. Fraksi berfungsi menjaga keteraturan, mempercepat konsolidasi, dan menghindari fragmentasi. Tanpanya, DPR bisa berubah menjadi arena individu tanpa koordinasi—penuh suara, tetapi minim arah. Sejumlah pengamat menilai, usulan tersebut lebih tepat dibaca sebagai kritik akademik ketimbang resep kebijakan instan. Sebab, membongkar fraksi berarti menyentuh jantung sistem politik: relasi antara partai, parlemen, dan kekuasaan. Perubahan semacam itu menuntut revisi besar, bukan hanya pada tata tertib DPR, tetapi juga desain demokrasi itu sendiri. Meski demikian, resonansi gagasan ini tak bisa diabaikan. Di tengah meningkatnya kecurigaan publik terhadap dominasi partai dan praktik oligarki, kritik terhadap fraksi menemukan momentumnya. Ia menjadi cermin memantulkan pertanyaan lama yang belum terjawab: sejauh mana wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat? Disertasi Saor Siagian mungkin tidak serta-merta mengubah wajah parlemen. Namun, ia telah membuka ruang diskusi yang kerap dihindari. Tentang siapa yang sesungguhnya berkuasa di balik kursi legislatif. Dan tentang kemungkinan betapapun kecilnya mengembalikan parlemen kepada mereka yang diwakilinya.

 (sapta siagian )